Banyuwangi,- Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Banyuwangi sudah ada didepan mata. Bisa dipastikan sang petahana yakni Ipuk Fiestiandani akan maju kembali dalam Pemilihan Bupati (PILBUP) November mendatang. Namun publik masih menunggu langkah politik dari istri Abdullah Azwar Anas. Akankah dirinya mencalonkan lagi bupati melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), atau berangkat dari partai politik lain
Keputusan orang nomor satu di Banyuwangi tak lepas dari restu sang suami sekaligus mentornya. Meskipun saat ini dirinya merupakan kader dari partai besutan Megawati. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika nanti dirinya tak mendapatkan rekomendasi dari partainya ataupun berangkat dari partai lain diluar PDI-P. Hal ini wajar serta sering terjadi di politik, karena politik itu sangat dinamis.
*Track Record Sang Suami Pindah Partai*
Jika kita menilik kebelakang, melihat perjalanan karir suaminya Abdullah Azwar Anas, dia merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian tahun 2010 dirinya mencalonkan sebagai Bupati Banyuwangi berpasangan dengan Yusuf Widiyatmoko mendapatkan rekomendasi dari PKB yang berkoalisi dengan PDI-P. Namun ketika mencalonkan lagi di tahun 2015 atau periode keduanya, dia memilih hengkang dari PKB dengan bergabung ke PDI-P.
Setelahnya, di tahun 2018 Anas sempat digadang-gadang akan maju dalam Pemilihan Gubernur (PILGUB) Jawa Timur sebagai Calon Wakil Gubernur (CAWAGUB) berpasangan dengan Saifullah Yusuf. Akan tetapi setelah beredar foto syur atau yang dikenal dengan skandal “Paha Mulus” yang diduga mirip dirinya beredar, Anas memutuskan mundur. Setelah itu, melalui PDI-P karirnya terus meroket, pernah terpilih menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dan puncaknya adalah ketika dirinya dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) oleh Presiden Jokowi menggantikan kader PDI-P Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia.
Kemudian sang istri maju sebagai Calon Bupati dengan mendapatkan rekomendasi dari PDI-P dan mengikuti jejak sang suami untuk menjadi kader partai berlambang banteng tersebut. Hal ini sampai membuat kader PDI-P senior sekaligus Wakil Bupati dua periode yang mendampingi suaminya tidak mendapatkan rekomendasi dan akhirnya memutuskan hengkang untuk ikut bertarung dalam PILBUP 2020. Akhirnya, Ipuk Fiestiandani yang berpasangan dengan Sugirah menang dalam kontestasi tersebut dengan mengalahkan pasangan Yusuf Widiyatmoko dan Muh. Riza Aziziy.
*Kemungkinan Berbisah Dengan Sugirah*
Beberapa bulan terakhir ini, di media sosial seperti Facebook dan Instagram muncul sebuah akun IGUN yang merupakan kepanjangan dari Ipuk Fiestiandani Guntur Priambodo. Dalam unggahan akun tersebut, disinyalir ingin memberikan pesan kepada Ipuk Fiestiandani agar memilih Guntur Priambodo sebagai wakilnya jika ingin maju kembali dalam PILKADA Banyuwangi november mendatang.
Sekedar informasi, Guntur Priambodo merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi. Dirinya memang digadang-gadang banyak kalangan untuk ikut menjadi kontestan dalam PILBUP tahun ini. Dengan munculnya akun tersebut, banyak yang memprediksi dirinya akan berpartisipasi dalam kontestasi. Meskipun semuanya belum final, karena pergerakan politik itu sangat dinamis.
Hingga saat ini, Ipuk tidak berkomentar sama sekali atau tidak melarang tentang munculnya akun tersebut. Padahal adanya akun tersebut seperti tidak menganggap keberadaan Sugirah, yang notabene merupakan wakil bupati Banyuwangi. Ini jelas penggiringan opini publik agar PILKADA nanti Ipuk tidak memilih Sugirah, meskipun Sugirah masih diperbolehkan menjadi wakil bupati dari petahana. Hal ini seperti isyarat, jika nantinya Ipuk ingin berpasangan dengan tokoh baru atau berpisah dengan Sugirah.
*Konstelasi PILGUB Jawa Timur*
Pelaksanaan PILKADA tahun ini serentak se Indonesia, mulai dari Pemilihan Gubernur (PILGUB) dan Pemilihan Bupati (PILBUP) atau Pemilihan Walikota (PILWALI). Di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dipastikan akan kembali maju sebagai Calon Gubernur (CAGUB). Dirinya sudah mengantongi empat rekomendasi dari partai yaitu Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Keempat partai yang telah memberikan rekomendasi kepada Khofifah akan mempengaruhi koalisi partai di kabupaten atau kota seJawa Timur termasuk Banyuwangi. Memang tidak ada aturan yang mewajibkan jika koalisi di PILGUB harus linier dengan PILBUP dan PILWALI dalam satu provinsi. Tetapi jika koalisi partai politik di provinsi yang mengusung CAGUB-CAWAGUB, tidak sama dengan koalisi di kabupaten atau kota yang mengusung CABUP-CAWABUP atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, akan terjadi kerancuan di internal partai pengusung untuk memenangkan pasangan calon yang diusung baik di Provinsi maupun di kabupaten atau kota.
Hal ini yang membuat para ketua partai di kabupaten Banyuwangi masih gamang untuk membangun koalisi antar partai guna menghadapi PILBUP. Hari ini semuanya masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya masing-masing. Jika nantinya keputusan DPP semua partai politik mewajibkan koalisi harus linier dalam satu provinsi, artinya koalisi GOLKAR, GERINDRA dan Demokrat di Banyuwangi sudah terbentuk. Minus PAN yang tidak mendapatkan kursi DPRD.
Jumlah kursi dari ketiga partai tersebut jika digabungkan ada dua puluh. Dan ini cukup untuk mengusung CABUP-CAWABUP untuk ikut berkontestasi dalam PILKADA Banyuwangi. Peluang Ipuk untuk berangkat dari koalisi partai ini terbuka lebar, pasalnya dari ketiga partai tersebut tidak ada tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi. Mencuat kepermukaan nama Sumail Abdullah anggota DPR-RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GERINDRA Banyuwangi. Tetapi dirinya terlihat masih ragu-ragu untuk turun gunung, karena harus siap melepas jabatannya sebagai DPR-RI jika ikut berlaga di PILBUP Banyuwangi.
*Peluang PDI-P dan PKB Berkoalisi*
Jika nantinya Ipuk Fiestiandani kembali mencalonkan Bupati tidak berangkat dari partainya, maka besar kemungkinan jika PDI-P dan PKB akan berkoalisi di Banyuwangi. PDI-P sebagai partai pemenang mendapatkan 213.185 suara dengan perolehan sebelas kursi. Sedangkan PKB sebagai pemenang kedua mendapatkan 167.134 suara dengan perolehan sembilan kursi. Jika keduanya berkoalisi akan menjadi kekuatan besar, jumlah kursi mereka pun juga ada dua puluh jika digabungkan.
Dan jika nantinya PDI-P berkoalisi dengan PKB, maka dipastikan yang akan menjadi Calon Bupati berasal dari kader PKB. Sebut saja nama KH. Ahmad Munib Syafaat, dia tokoh PKB yang mempunyai nilai jualnya tinggi untuk dicalonkan sebagai CABUP Banyuwangi. Masih belum ada kader dari PDI-P yang bisa mengimbangi ketokohan pria yang akrab disapa Gus Munib itu. padahal dengan perolehan sebelas kursi membuat PDI-P menjadi satu-satunya partai di Banyuwangi yang bisa mengusung CABUP-CAWABUP sendiri tanpa harus koalisi.
Bagi PDI-P tidak ada pilihan lain, jika nanti Ipuk Fiestiandani memutuskan untuk berseberangan dengan mereka selain berkoalisi dengan PKB. Meskipun harus merelakan kadernya hanya menjadi Calon Wakil Bupati, namun itu merupakan target realistis. Daripada harus memaksakan kadernya menjadi CABUP tetapi tidak memiliki elektabilitas tinggi dan akhirnya ditinggalkan oleh partai lain. Sangatlah berat bagi PDI-P hari ini jika nantinya harus mengusung CABUP-CAWABUP sendiri tanpa koalisi dengan partai lain.
Apabila hal itu yang terjadi, maka ada empat kader PDI-P yang bisa dipasangkan dengan Gus Munib. ada Sugirah Wakil Bupati saat ini, Hermanto anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Ficky Septalinda Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi dan Indah Yeni Ketua PA GMNI 2017-2022 yang merupakan Istri dari I Made Cahyana Negara Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDI-P Banyuwangi. Tinggal nantinya nama-nama tersebut disetujui atau tidak oleh DPP partai besutan Megawati Soekarnoputri.
Hingga saat ini, semua Ketua Partai politik di Banyuwangi masih melihat perkembangan koalisi partai politiknya masing-masing dalam menghadapi PILGUB Jawa Timur dan menunggu keputusan dari DPP. Mungkin saja PILKADA serentak ini akan kembali terbelah menjadi tiga poros seperti Pemilihan Presiden (PILPRES) kemarin. Melihat tensi politik setelah pelaksanaan PILPRES yang masih tetap memanas hingga saat ini. Bisa juga koalisi partai politik tak diwajibkan untuk linier antara PILGUB dan PILBUP atau PILWALI di satu provinsi. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik, semua bisa berubah dalam sekejap saja.
Penulis: Bondan Madani Si Raja Demo
