Mandailing Natal Metrozone.net
Puluhan mahasiswa yang tergabung dari Koalisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (Komandan Madina) unjuk rasa di Kantor Dinas PUPR Madina pada Jum’at 14/02/2025 terkait pembangunan SPAM-JP di Desa Rantonalinjang Kecamatan Ranto Baek sebagai pihak pelaksana oleh CV. Tiga Mitra Karya dengan pagu anggaran senilai Rp. 6.911.900.000 dari APBD Madina yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2024.
Dalam unjuk rasa tersebut Feri Laso Lubis menyampaikan dalam orasinya “kalau memang Kepala Dinas dan PPK nya bertanggung jawab terkait pembangunan SPAM-JP di Desa Ranto Nalinjang Kec. Ranto Baek, harusnya Kadis PUPR, Kabid Cipta Karya dan PPK berani menanggapinya di muka umum” Ucapnya.
Kemudian Robi Nasution menyampaikan dalam orasinya “Berdasarkan data yang kami himpun bahwa pembangunan tersebut dicairkan 100% sementara pekerjaan belum selesai. Dan pengamatan kami dilapangan belum beberapa hari sudah terjadi kerusakan pada pembangunan SPAM-JP tersebut, tentu ini kami duga kuat pembangunan SPAM-JP ini terkesan asal jadi dan tidak melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku bahkan adanya dugaan praktik Mark Up” Ucapnya
Robi Nasution menambahi “Kami duga kuat Kadis, Kabid serta PPK adanya persekongkolan jahat pada pembangunan SPAM-JP ini, mestinya bisa profesional dan transparan untuk menangapi aspirasi ini dan membuktikan denda pembayaran tersebut” Tambahnya
Setelah beberapa saat berorasi, perwakilan dari Dinas PUPR Madina oleh Rajab selaku Kabid Bina Marga mendatangi pengunjuk rasa. Dengan mengucapakan “Terimakasih terkait tuntutan ini akan saya sampaikan pada pimpinan” Ucap Kabid
Kemudian Robi Nasution kembali menanggapi “Kita sangat kecewa pada Dinas PUPR Madina ini sebab tidak seorang pun yang bisa menjumpai kami yang berwenang dalam hal ini untuk menanggapi dan kami hanya butuh kepastian jawaban baik itu oleh Kadis, Kabid serta PPK nya secara langsung. Dan kami akan terus kawal terkait persoalan ini ketika dilakukan pemeriksaan nantinya” Tegas Robi
Seteleh itu para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.
Adapun tuntun dari Komandan Madina :
1. Meminta kepada Kadis PUPR Madina, Kabid terkait serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menanggapi terkait pembangunan SPAM-JP tersebut sebab diduga amburadul dan terkesan asal jadi, dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan diduga adanya praktik Mark Up.
2. Kami meminta kepada Kadis, Kabid terkait serta PPK pembangunan SPAM-JP tersebut untuk menanggapi secara profesional dan transparan sebab kami duga kuat adanya persekongkolan jahat pada pembangunan tersebut. Dan membuktikan denda keterlambatan dalam pembangunan SPAM-JP tersebut jika sudah dilakukan pembayaran.
3. Kami meminta kepada Kepala Kajari Madina agar mengatensi terkait pembangunan SPAM-JP di Desa Rantolnalinjang Kecamatan Ranto Baek, sebab kami duga kuat adanya praktik Mark Up. Tentu ini merupakan pelanggaran hukum sesuai diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta panggil dan periksa Kadis, Kabid terkait dan PPK dalam pembangunan tersebut agar di proses secara hukum yang berlaku.
4. Kami meminta kepada Bupati Madina agar mengatensi terkait persoalan ini sebab bisa menjadikan citra buruk bagi Pemerintah Kabupaten Madina. Serta kami meminta agar di evaluasi Kadis, Kabid terkait serta oknum terlibat lainnya dan jika perlu agar di wajibkan.
Peliput,TIM
