Jakarta, Meteozone.net- Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumut, Sumbar Dan Aceh menyisakan duka yang dalam hingga memicu sorotan tajam terhadap dugaan masifnya kerusakan hutan.
Ketua umum Komunitas Indonesia ( KOPI ) Ferdy Yupa mengatakan, peristiwa bencana yang terjadi di nilainya bukan sekadar bencana biasa, melainkan tragedi ekologis yang diperparah oleh kebijakan dan aktivitas manusia.
Ferdy juga mendesak untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh dan mengaudit izin hutan yang ada di kawasan bencan tersebut. Kecurigaan publik semakin menguat lantaran air bah yang menerjang permukiman turut membawa gelondongan kayu.
Hal ini mengindikasikan adanya praktik pembalakan liar (Red – illegal logging) dan izin pengusahaan hutan yang tak terkendali di sekitar lokasi bencana,” jelas Ferdy. Ia meminta Pemerintah Pusat dan pihak berwajib untuk segera bertindak dan sesegera mungkin untuk melakukan investigasi.
“Musibah sebesar ini pasti ada penyebabnya, Kami mendesak agar segera diturunkan tim investigasi dan satuan tugas khusus penertiban kawasan hutan untuk mengusut tuntas penyebab utama bencana ini ” tegas Ferdy.
Saat disinggung mengenai pengawasan yang terjadi dilapangan terkait adanya pembalakan liar, Ferdy mengatakan dengan tegas, bahwa pemerintah daerah dan aparat penegakhukum masih sangat lemah dalam melakukan pengawasan dilapangan.
“Kalau mereka benar benar bekerja, tentunya tidak akan ada pengusaha yang dapat merusak kawasan hutan, bahkan sampai huntan gundul begitu, coba lihat saja dari GPS satelit, semua kelihatan” Cetusnya
Ditambahkannya, dengan kondisi hutan yang tampak gundul yang dianggapnya sebagai penyebab datangnya bencana alam banjir dan longsor di beberapa wilayah, orang yang paling bertanggung jawab dalam musibah ini adalah kepala daerahnya, karena dianggap tidak mampu menjaga kelestarian lingkungan.
“Alam punya caranya sendiri kalau cara pemimpin nya gak bener dan tidak punya empati terhadap lingkungan, maka alam buat jalurnya sendiri, ya contoh nya seperti bencana ini” Ujarnya
Berdasarkan analisis pegiat lingkungan ini, kerusakan alam yang memperparah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh bersumber dari 3 hal utama yakni ;
• Adanya pembalakan Liar, Penebangan pohon secara ilegal yang menghilangkan fungsi hutan sebagai penahan air, adalah faktor utama kerusakan alam.
• Pemberian izin yang masif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk di wilayah hulu.
• Serta Kurangnya Rehabilitasi.
Minimnya program rehabilitasi yang berjalan efektif di lahan-lahan bekas alih fungsi hutan, seperti eks area tambang.
“Ya kita lihat bersama lah, Kerusakan Ekosistem yang terjadi di Batang Toru, yang mencakup sebagian besar kawasan Tapanuli, disebut menjadi faktor kunci. Hilangnya tutupan hutan yang menyebabkan air hujan tidak mampu tertahan dan langsung mengalir deras, memicu banjir bandang dan longsor yang kini merenggut korban jiwa dan memutuskan akses vital,” Jelasnya.
Selain itu, Masyarakat juga menuntut agar temuan tim investigasi nantinya diumumkan secara transparan dan dijadikan dasar untuk penindakan hukum terhadap korporasi atau oknum yang terbukti merusak hutan.
Sementara diketahui bersama, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin mengeluarkan statemen tentang evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah sebagai wujud komitmen dan kesungguhan sebagai pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ferdi sangat mendukung atas statemen tegas yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin.
“Jangan ada lagi kata kata selektif dalam memberikan izin, karena kata kata selektif itu sumber adanya suatu permainan (Red – Pembiaran ), apapu itu jangan berikan izin sampai alam kembali pulih,”Tutupnya.
Pewarta: SS
