JAKARTA, Metrozone.net –
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) mencetak prestasi gemilang dengan menyabet tiga penghargaan pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum. Acara berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (3/12).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto.
Adapun penghargaan yang diraih Kanwil Kemenkumham Babel adalah:
1. Terbaik I dalam Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).
2. Terbaik II dalam Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk kategori provinsi kecil.
3. Terbaik II dalam Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM (Sistem Informasi dan Pelaporan Kebijakan Hukum).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya peran Badan Strategi Kebijakan dalam mengatasi tantangan hiper-regulasi yang sering terjadi. Menurutnya, BSK Hukum memiliki posisi strategis untuk memastikan kualitas kebijakan di lingkungan kementerian melalui perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan.
“Badan Strategi Kebijakan Hukum harus memastikan setiap kebijakan dan aturan Menteri dievaluasi sebelum ditandatangani. Ini menjadi bagian dari upaya reformasi hukum yang menyeluruh,” tegas Supratman.
Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menjelaskan tema refleksi tahun ini, yaitu “Evaluasi Kinerja BSK Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Berbasis Bukti untuk Mendukung Asta Cita.” Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan tugas reformasi hukum sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024.
Andry juga melaporkan bahwa Kemenkumham berhasil meningkatkan partisipasi publik dalam penilaian IRH hingga 22,42% dan kualitas reformasi hukum sebesar 41,34%. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menguatkan sinergi dalam reformasi hukum,” ujarnya.
Andry menambahkan, BSK Hukum telah mengembangkan aplikasi survei 3AS untuk pengukuran kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi. Aplikasi ini telah digunakan oleh 10 kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, digitalisasi terus didorong dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bersama Lembaga Administrasi Negara.
Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini. Ia berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas BSK Hukum di wilayahnya.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan HAM di Babel,” kata Harun.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekjen Kemenkumham Nico Afinta, Irjen Reynard Silitonga, Plt Dirjen Pemasyarakatan Y. Ambeg Paramarta, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM se-Indonesia.
Dari Kanwil Kemenkumham Babel, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Fajar Sulaeman Taman, Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, serta Kepala Subbidang Pengkajian dan Penelitian Poppy Rinafany.
Dengan penghargaan ini, Kemenkumham Babel semakin menunjukkan dedikasinya dalam menjalankan reformasihukum dan peningkatan kualitas layanan publik.
