Mesuji, 27 Maret 2025 – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji harus bersikap netral dalam menyelesaikan konflik antara warga Dusun Sungai Cambai dan PT Prima Alumga. Menurutnya, akar persoalan terletak pada pola kemitraan yang diterapkan perusahaan, yang ternyata tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Pemkab tidak boleh terkesan berpihak kepada perusahaan karena itu akan melukai hati rakyat. Bupati Mesuji harus berada di posisi tengah agar bisa mencari solusi yang adil dan berkelanjutan,” ujar Fauzi Heri.
PT Prima Alumga sebelumnya telah menerapkan konsep kemitraan dengan masyarakat melalui koperasi di atas lahan seluas 2.000 hektare. Namun, warga mengaku hasil yang mereka terima sangat minim. Sejumlah petani bahkan mengeluhkan hanya mendapatkan sekitar Rp60 ribu setiap tiga bulan, angka yang jauh dari harapan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
“Kemitraan ini seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi faktanya tidak demikian. Warga tetap hidup dalam kesulitan, sementara perusahaan terus beroperasi,” lanjut Fauzi.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan preemptive maupun represif yang melibatkan aparat keamanan justru bisa memperburuk situasi. “Pendekatan dialogis dan evaluasi terhadap pola kemitraan ini harus lebih diutamakan. Jika tidak ada perbaikan, konflik ini bisa berkepanjangan dan semakin sulit diselesaikan,” tegasnya.
Sampai saat ini, pihak PT Prima Alumga belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat. Sementara itu, warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan kemitraan yang dijanjikan benar-benar membawa manfaat bagi mereka.
