Jakarta,- Anggota DPR RI, Anita, secara tegas mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, terkait alokasi dana besar untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut Anita, dana yang dialokasikan tersebut diduga tidak tepat sasaran dan banyak yang berakhir di Kementerian Pendidikan.
“Dana yang begitu besar seharusnya digunakan secara bijaksana untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Namun, ironisnya, banyak dana tersebut diduga habis di kementerian tanpa memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat,” ungkap Anita dalam rapat komisi pendidikan DPR RI.
Anita menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan dana tersebut serta pemantauan yang lebih ketat agar tepat sasaran. “Kami membutuhkan akuntabilitas yang jelas dari pihak terkait, dan kami tidak akan berdiam diri jika dana tersebut terus digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” tambahnya.
Anita menegaskan pentingnya keterlibatan semua lembaga, masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyikapi hal ini. “Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga anti-korupsi, untuk turun tangan dalam memantau penggunaan dana publik ini demi kepentingan pendidikan yang lebih baik bagi generasi masa depan,” tegasnya.
Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh Anita. Namun, sejumlah pihak mendesak agar Kementerian Pendidikan memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.
Pewarta: Team/Red
