Banyuwangi,- Hari ini Bang Jhon Al Ma’ Arif, koordinator aksi Relawan kontraktor dan Timses Bupati Banyuwangi, Memimpin Aksi Demo yang menuntut perbaikan dalam sistem pendidikan di Banyuwangi. Dalam orasinya, ia menyampaikan beberapa tuntutan yang dianggap mendesak, 4/7/2024.
Pertama, Jhon Al Ma’ Arif menyoroti data dari Cabdindik Banyuwangi yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP/MTs sederajat, yang mencapai sekitar 20.000 siswa, dengan daya tampung SMA yang hanya sekitar 5.000 siswa. “Ada potensi sekitar 15.000 siswa yang tidak tertampung di SMA/SMK. Ini adalah masalah besar yang harus segera diatasi,” tegasnya. Ia menuntut agar siswa yang belum diterima di jenjang SMA melalui jalur afirmasi, prestasi, dan zonasi segera dicarikan sekolah agar mereka tidak putus sekolah.
Kedua, terkait dengan beralih fungsinya SMAN 2 Genteng menjadi Sekolah Unggulan Propinsi Jawa Timur (Sekolah Taruna Bhayangkara), Jhon menuntut agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi segera mendirikan sekolah baru (SMA/SMK Negeri) di wilayah Genteng/Sempu dan sekitarnya. “Masyarakat dan siswa Genteng kehilangan hak untuk bersekolah di SMA, ini harus segera diatasi,” ujarnya.
Ketiga, Jhon mengkritik performa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi yang dianggap tertutup, tidak kooperatif, arogan, dan tidak solutif. “Kami menuntut agar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi segera dipindahkan atau dimutasi keluar dari Banyuwangi setelah aksi damai ini berlangsung,” katanya dengan tegas.
Keempat, Jhon juga menyoroti maraknya peredaran kain seragam sekolah yang tidak seimbang, di mana pengadaan kain banyak dipesan dari Surabaya. Ia menuntut agar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur memerintahkan Kacabdin di Banyuwangi untuk menghentikan pemesanan kain dari Surabaya dan membebaskan masyarakat untuk membeli kain di wilayah Banyuwangi sesuai kemampuan.
Kelima, terkait keluhan dari beberapa kepala sekolah dan komunitas masyarakat terhadap sikap salah satu Kepala Sekolah yang diduga sebagai “tangan kanan” Kacabdindik Banyuwangi, yakni Syukroini, Jhon menuntut agar Syukroini dimutasi keluar dari Banyuwangi demi kondusivitas kerja di jajaran kepala sekolah.
Keenam, Jhon juga menyoroti persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa yang tidak memberdayakan pengusaha lokal/UMKM. “Kami ingin agar pengadaan barang/jasa lebih memberdayakan pengusaha lokal dan UMKM,” tuntutnya.
” Mbah Nyoto Menambahkan bahwa hasil mediasi tidak memberikan jawaban apapun terkait tuntutan yang diajukan. Hal ini dikarenakan yang menemui perwakilan masyarakat bukanlah Kepala Dinas, melainkan Asisten Bupati, sehingga pembahasan menjadi tidak nyambung dan tidak menghasilkan solusi konkret.
Hingga tayang berita ini belom ada tanggapan dari pihak pihak terkait meski tim media berupaya meminta tanggapan melalui pesan what’s. Aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan diharapkan bisa mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan di Banyuwangi.
Pewarta: Team
Editor: 5093N9
