Binjai | 09 Maret 2026 – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 7 Kota Binjai menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi siswa justru dipertanyakan setelah menu yang dibagikan dinilai tidak sebanding dengan nilai harga yang disebutkan oleh pihak pengelola.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, menu MBG yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beralamat di Jalan Alpukat, Kecamatan Limau Mungkur, Binjai Barat, hanya berupa kacang olahan berbahan tempe, roti, serta puding buah.
Pihak manajemen melalui Nora Lubis menyampaikan bahwa rincian harga dari menu tersebut yakni kacang olahan tempe senilai Rp4.000, roti Rp3.000, dan puding buah Rp3.000.
Namun penjelasan tersebut justru memicu kritik keras dari sejumlah lembaga pemantau kebijakan publik. Pihak LSM menilai harga yang disebutkan tidak rasional jika dibandingkan dengan bentuk, porsi, serta kualitas makanan yang diterima para siswa.
“Jika melihat langsung menu yang dibagikan, klaim harga tersebut sangat sulit diterima secara logika. Kacang olahan tempe Rp4.000, roti Rp3.000, dan puding buah Rp3.000 dengan kondisi yang ada di lapangan patut dipertanyakan. Jangan sampai ada dugaan permainan harga dalam program yang menyangkut kebutuhan gizi pelajar,” tegas salah satu perwakilan LSM LHK kepada wartawan.
LSM tersebut menilai program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi siswa seharusnya dijalankan dengan standar yang jelas, transparansi anggaran, serta pengawasan yang ketat. Jika tidak, program yang bersumber dari dana negara ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
“Program pemenuhan gizi ini bukan sekadar membagikan makanan. Ada standar nilai gizi, kualitas bahan, hingga transparansi harga yang harus dipertanggungjawabkan. Jika menu yang diberikan hanya seperti itu, sementara nilai harga disebutkan cukup tinggi, maka wajar publik mempertanyakan ke mana sebenarnya anggaran tersebut dialokasikan,” lanjutnya.
Lebih jauh, pihak LSM mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Binjai, khususnya di SMA Negeri 7. Audit terhadap pengelolaan anggaran serta kualitas menu dinilai penting guna mencegah potensi penyimpangan.
“Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi siswa justru berubah menjadi polemik baru karena lemahnya pengawasan dan transparansi,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun instansi terkait di Kota Binjai belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai standar gizi, mekanisme penentuan harga, serta pengawasan terhadap penyedia menu MBG tersebut.
Sorotan publik pun kini mengarah pada pelaksanaan program tersebut, mengingat anggaran program pemenuhan gizi bagi pelajar merupakan bagian dari kebijakan strategis yang seharusnya dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
